Jika Pendirian PT Tak Diumumkan di Tambahan Berita Negara

Jika Pendirian PT Tak Di Umumkan di Tambahan Berita Negara

Pertanyaan

Apabila sebuah PT di bangun dan sudah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apakah di mungkinkan terkecuali PT tidak di umumkan di dalam Lembaran Tambahan berasal dari Berita Negara Republik Indonesia. PT selanjutnya anggaran dasarnya tidak di umumkan di dalam lembaran tambahan)?

Perseroan Terbatas (“PT”) menurut Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang membuat perubahan angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Di bangun berdasarkan perjanjian, jalankan kegiatan usaha bersama modal dasar yang sepenuhnya terbagi di dalam saham atau badan hukum perorangan. Mencukupi persyaratan usaha mikro dan kecil sebagaimana di atur di dalam keputusan perundang-undangan tentang usaha mikro dan kecil.

Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam Ini 3 Ketentuan Agar Suami-Istri Bisa berdirikan PT, berdasarkan definisi selanjutnya PT terdiri atas PT persekutuan modal atau PT biasa, dan PT perorangan.

Dalam hal ini, kita asumsikan bahwa PT yang Anda maksud merupakan PT persekutuan modal yang sudah memperoleh status badan hukum. Daftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”). Memperoleh bukti pendaftaran.[1] Kami meluruskan, sejak berlakunya UU Cipta Kerja tidak di kenal lagi istilah pengesahan badan hukum PT sebagaimana yang Anda tanyakan.

Menteri saat ini cuma menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik dan pemohon mencetaknya manfaatkan kertas putih ukuran F4/folio.[2]

Dalam sistem pendaftaran ini tidak benar satu dokumen pendukung yang di syaratkan adalah salinan akta pendirian PT yang di unggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).[3]

Sementara itu kudu di ketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan kini di cabut dan di menyatakan tidak berlaku oleh Pasal 116 UU Cipta Kerja.

erkait pertanyaan Anda, Menteri mengumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”)akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT.[4]

Perlu Anda ketahui, akta pendirian selanjutnya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan bersama pendirian PT, sekurang-kurangnya:[5]

Nama lengkap, area dan tanggal lahir, pekerjaan, area tinggal, dan kewarganegaraan pendiri PT. Area kedudukan dan alamat lengkap dan juga no dan tanggal ketetapan Menteri tentang pengesahan badan hukum berasal dari pendiri PT. Nama lengkap, area dan tanggal lahir, pekerjaan, area tinggal, kewarganegaraan anggota di reksi dan dewan komisaris yang pertama kali di angkat. Nama pemegang saham yang sudah mengambil alih anggota saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang sudah di letakkan dan di setor.