Lembaga Penjamin Investasi China Ikut di Pendanaan Hijau PLN
PT PLN (Persero) di beri tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan keliru satu lembaga pembiayaan dan penjaminan investasi asal China, Sinosure. Kerja serupa PLN bersama dengan Sinosure merupakan langkah percepatan akses pendanaan hijau untuk menggerakkan agenda transisi daya di Indonesia.
Bertepatan bersama dengan Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, PLN dan Sinosure melanjutkan peluang kerja serupa untuk penjaminan pembiayaan transisi energi. Lewat kerja serupa ini di kehendaki PLN termasuk mendapatkan pendampingan dari Sinosure di dalam hal perencanaan program transisi daya yang mampu mendorong perkembangan investasi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN miliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tersebar di seluruh kepulauan menyebabkan tantangan pelaksanaan transisi daya. Perlu bantuan pendanaan yang tidak sedikit.
“Kami bergerak cepat untuk mampu slot777 selesaikan mismatch antara sumber daya bersama dengan pusat demand lewat pembangunan super grid dan green enabling transmission line. Pengembangan dua infrastruktur penting ini memerlukan bantuan pembiayaan yang besar sehingga mampu mengakselerasi target pengurangan emisi global,” kata Darmawan, Jumat (20/10/2023).
Tantangan Pendanaan
Darmawan mengatakan, di tengah tantangan pendanaan yang besar, tak menyurutkan langkah PLN memasang target agresif di dalam bauran energi. Di mana terhadap 2040, porsi pembangkit EBT mencapai 75 % dan 25 % sisanya berasal dari gas alam.
“Dengan langkah ini, PLN mampu memperluas target transisi energinya sekaligus menjaga operasinya selamanya kuat dan keuangannya kuat. Sehubungan bersama dengan itu, Sinosure menyita langkah besar untuk mengimbuhkan bantuan kepada PLN. Dukungan Sinosure ini, mengimbuhkan harapan besar bagi transisi daya di Indonesia,” imbuh Darmawan.
Pusat Investasi
Vice Chairman President Sinosure, Sheng Hetai menyongsong baik kerja serupa antara PLN dan Sinosure. Sheng Hetai menilai Indonesia merupakan pusat investasi yang menjanjikan saat ini. Langkah Indonesia di dalam pengembangan proyek pembangkit listrik yang bersumber daya bersih menjadi keliru satu peluang besar.
“Kami telah mengalokasikan lebih kurang USD 150 miliar untuk pembiayaan daya bersih di 15 negara, keliru satunya di Indonesia merupakan negara yang menjadi prioritas bantuan pendanaan kami. Kami terlalu menolong langkah dan usaha PLN dan Indonesia di dalam menciptakan daya yang lebih bersih,” tegas Sheng Hetai.
Kerjasama PLN bersama dengan Sinosure merupakan keliru satu dari serangkaian kerja serupa akselerasi transisi daya Indonesia. Dalam forum China-Indonesia Business Forum. PLN menyita peluang untuk langsung mengeksekusi beragam peluang kerja sama.
Tidak hanya bersama dengan Sinosure, PLN termasuk telah banyak melaksanakan kerja serupa pembiayaan hijau bersama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan negara-negara seperti Jepang, dan Arab Saudi.
Bukan Biang Kerok Emisi Karbon, RI Tak Perlu Cepat-Cepat Matikan PLTU Batu Bara
Pemerintah telah buat persiapan program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap, atau PLTU batu bara untuk menolong pengurangan emisi karbon di di dalam negeri. Namun, kebijakan itu di minta tidak gegabah di eksekusi lantaran dapat berimbas negatif terhadap ekonomi.
Anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Guru Besar UI, Rinaldy Dalimi, tak memungkiri terkecuali mematikan PLTU berbahan bakar batu bara menjadi langkah paling efisien untuk kurangi emisi.
Saat ini, Rinaldy mengatakan, sejumlah negara maju telah berupaya untuk melaksanakan pensiun dini PLTU batu bara. Menggantikannya bersama dengan pembangkit listrik daya terbarukan.
“Indonesia tidak harus cepat-cepat mematikan PLTU-nya, di karenakan PLTU batu bara adalah pasokan listrik utama kita. Biarkan PLTU beroperasi sesuai bersama dengan nilai keekonomiannya, di karenakan Indonesia bukan penghasil emisi yang besar. Tidak termasuk 15 negara terbesar penghasil emisi di dunia,” ujarnya di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Dinilai Latah
Menurut dia, terkecuali Indonesia latah cepat-cepat mematikan PLTU. Menggantikannya bersama dengan pembangkit daya terbarukan, maka dapat merugikan secara ekonomis.
“Biaya memproduksi listrik meningkat, termasuk merugikan secara teknis, di karenakan karakteristik daya terbarukan yang fluktuatif. Sehingga mampu mengganggu ketahanan daya nasional kita,” imbuh Rinaldy.
“Apabila Indonesia ikut-ikutan seperti negara maju untuk mematikan PLTU dan menggantikannya bersama dengan daya terbarukan, dapat menyebabkan biaya transisi daya dapat terlalu besar,” ungkap dia.
Tinggalkan Balasan