Cita-cita Merdeka Belajar Anak Papua yang Tak Kunjung Tergapai

Konflik panjang di Papua turut berdampak pada banyak aspek, termasuk pendidikan. Saat dunia pendidikan wilayah lain di Tanah Air terus bergerak dengan semangat kurikulum Merdeka Belajar, hal tersebut sulit terwujud di Papua.

Kebebasan menjalankan aktivitas pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar tampak hanya jadi angan bagi anak-anak di banyak wilayah di Papua. Bahkan, mereka yang tinggal di daerah rawan konflik belum sepenuhnya slot deposit qris 5000 bebas atau merdeka untuk sekadar menerima pengajaran dari tenaga pendidik.

Konflik tanpa kesudahan sejak puluhan tahun lalu antara aparat dan kelompok yang dilabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat berbagai aspek dasar dan pendukung pendidikan di Papua ikut terkorbankan.

Apalagi, belakangan eskalasi konflik kembali meningkat karena OPM menyerang pusat-pusat kegiatan masyarakat, kantor pemerintahan, serta fasilitas pendidikan. Pada 1 Mei 2024, yang berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional, OPM membakar SD Inpres di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Aksi kontak tembak selama hampir sepekan di kawasan itu membuat aparat TNI dan Polri dari Satgas Damai Cartenz dan Komando Operasi (Koops) Habema menambah jumlah personel. Situasi yang semakin mencekam membuat seorang guru pendatang asal Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, meninggalkan Pogapa.

”Guru yang mengajar di sekolah yang dibakar keluar dari sana (Pogapa) dan kembali ke kampung halamannya. Dia dievakuasi saat penjemputan jenazah korban penembakan,” ujar Kepala Satgas Humas Damai Cartenz Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, Senin (6/5/2024).

Adapun dalam keterangannya, OPM beralasan membakar sekolah tersebut karena bangunan itu dianggap sebagai markas TNI-Polri. Mereka juga menunjukkan ketidaksukaan kepada militer Indonesia yang menjadi pengajar di sekolah tersebut.

OPM yang membakar fasilitas sekolah terjadi di sejumlah daerah, seperti Intan Jaya, Puncak, dan Pegunungan Bintang. Dalam kurun tahun 2021-2024, OPM tercatat membakar setidaknya 18 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, di tiga kabupaten ini.

Aksi tersebut tentu berdampak besar pada dunia pendidikan di Papua. Akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, mengungkapkan, berbagai persoalan yang terjadi itu jelas menghambat pendidikan di Papua. Anak-anak Papua semakin kehilangan kesempatan belajar. Masalah kekurangan tenaga pengajar pun kian parah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *